BADI : Pemerintah Rebut Saham Freeport, Seberapa Jauh Dampak Bagi Ekonomi Nasional?

oleh -

Monitor, Tangsel- Beberapa waktu lalu pemerintah akhirnya merebut mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen. Hal itu ditandai dengan pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Pembayaran divestasi 51 persen saham itu mencapai angka USD3,85 miliar atau setara Rp55,8 triliun oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Disebutkan, penguasaan mayoritas saham akan memberi banyak sekali keuntungan bagi perekonomian Indonesia.

Diantara dampak keuntungannya adalah, semakin banyak investor yang datang menawarkan investasi ke Indonesia. Para investor akan menilai, jika Indonesia sebagai negara yang bersahabat bagi investor asing dengan mengikuti aturan sesuai Undang-Undang (UU) dalam mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Selain itu, suksesnya divestasi saham Freeport akan membuat perusahaan dalam negeri ikut terangkat. Pasalnya, perusahaan seperti Inalum bisa bersanding dengan Freeport McMoran sebagai pemilik saham PTFI.

“Dan yang tak kalah pentingnya adalah, penguasaan mayoritas saham itu bisa berdampak baik bagi masyarakat luas, khususnya yang ada di tanah Papua. Karena Pemerintah Daerah akan mendapatkan porsi saham lebih besar, yaitu mencapai 10 persen di PTFI,” Kata Rio Arif Wicaksono, Divisi Bidang Sosial dan Kebijakan Publik Barisan Advokat Indonesia (BADI), saat berdiskusi “Kedaulatan Tambang dan Energi” di bilangan Ciputat, Sabtu (29/12/2018).

Dilanjutkan Rio, divestasi saham PTFI yang diambil oleh PT Inalum patut diapresiasi, karena memberi kemajuan sangat berarti sebagai upaya menguasai serta mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dimandatkan Pasal 33 UUD 1945 juncto Undang-Undang Minerba.

“Saham pemerintah yang dahulu hanya 9,36 persen, saat ini menjadi pemegang saham pengendali dengan total 51 persen lebih. Langkah ini harus diapresiasi, karena memberi kemajuan signifikan bagi kedaulatan tambang nasional,” jelas Rio.

Sementara pembicara lain yang juga sebagai Dosen UIN Jakarta, Mustolih Siradj, menuturkan, perkembangan signifikan dalam soal penguasaan saham mayoritas di PTFI saat ini tentu juga tak bisa lepas dari rintisan pemerintah sebelumnya, yang melakukan langkah-langkah penting dengan lahirnya UU Minerba 2009, dimana memiliki semangat mengakhiri seluruh Kontrak Karya (KK) di sektor pertambangan.

“Secara personal, SBY yang mantan tentara dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan cukup menjadi modal penting melakukan renegosiaisi KK dengan Freeport. Sayang agenda-agenda penting tersebut sampai dengan SBY lengser belum terwujud,” ujar Mustolih.

Masih kata dia, perjuangan ‘merebut’ tambang Freeport dari era SBY lalu dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan komposisi tim yang cukup ideal, Jokowi bergerak pelan namun pasti, dan mulai terlihat tanda-tanda ada kemajuan manakala Freeport bersedia menandatangani Head of Agreement (HoA).

“Di luar soal dana besar yang harus digelontorkan pemerintah untuk menguasai saham Freeport, sesungguhnya yang mahal dari proses divestasi tersebut adalah kreativitas, kesabaran, kejelian dan nyali Presiden Jokowi beserta timnya dalam menghadapi kekuatan besar yang tentu tidak kecil risikonya,” tukas Mustolih.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma’ruf Amin, TB Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, penguasaan 51,2 persen saham Freeport menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan Presiden Jokowi yang dinilai sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat.

“Ini torehan sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973, baru sekarang kepemilikan saham mayoritas dikuasai bangsa Indonesia. Kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ungkap Ace di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ketua DPP Partai Golkar ini juga menyebutkan, dengan dikuasainya saham PT Freeport maka nantinya secara otomatis pendapatan dari pajak maupun non-pajak, royalti, semuanya akan lebih besar diterima dan digunkan bagi kemakmuran negara dan rakyat.

“Selain itu, masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Tentu saja di Papua juga akan mendapatkan pajak daerahnya. Jadi tak tepat rasanya, jika Presiden Jokowi selama ini sering dituding selalu pro Asing,” tutupnya.(bli)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.