Monitor, Tigaraksa– Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengikuti rapat koordinasi pemantapan kelembagaan tim koordinasi penataan ruang kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur secara virtual. Rapat tersebut diikuti Zaki di ruang kerjanya, Jumat, (4/9/2020).
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Sofyan Djalil selaku menteri ATR/ BPN Republik Indonesia, dengan peserta beberapa Kementrian terkait, Pemprov Banten, Jabar dan DKI Jakarta serta Pemerintah Daerah Tingkat II di Kawasan Jabodetabek-Punjur.
Sofyan Djalil menjelaskan bahwa rapat koordinasi kali ini membahas 6 isu penting yang nantinya akan menjadi bahan diskusi dan menjadi bahan acuan untuk penataan kawasan Jabodetabek-Punjur kedepan.
Adapun yang menjadi bahan diskusi adalah
1. kesepakatan terkait pengintegrasian kelembagaan BKSP Jabodetabekjur ke dalam tim koordinasi.
2. penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan program Kementerian lembaga dan pemerintah daerah,
3. pengendalian dan penertiban tata ruang
4. tata kelola kebijakan insentif dan disinsentif
5. mekanisme koordinasi pertemuan di tingkat menteri dan kepala daerah
6. mekanisme koordinasi di tingkat teknis
“Rapat kali ini tentang permasalahan Jabodetabek-punjur yang tertuang dalam Perpres kali ini lebih kepada pembentukan kelembagaan di tiap-tiap daerah provinsi dan di pusat serta untuk mensinergikan dan menyingkronkan program,” kata Sofyan.
“Kita ingin mendapatkan persamaan persepsi masalah penyelarasan program bagaimana mensinergikan program dan anggaran berdasarkan komitmen bersama Menteri Dalam Negeri dan kita telah melakukan komitmen bersama antara pusat dan daerah,” terangnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk BKSP, menurutnya tidak akan efektif bila ada 2 kelembagaan. Makanya dia setuju BKSP dilebur dalam rangka memperkuat kinerja yang kedua penting untuk penyelarasan, terutama masalah komitmen penganggaran.
“Saya kira dengan dibentuknya Tim ini, kita harus terbuka dan benar-benar konsisten dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, saya juga ingin mengeluarkan adanya sanksi, ini harus menjadi komitmen untuk memperbaiki kawasan Jabodetabek-Punjur,” katanya.
Sementara itu Bupati Zaki Iskandar berharap program ini bisa benar-benar terealisasi karena dengan adanya penataan kawasan Jabodetabek-Punjur segala permasalahan yang ada dikawasan tersebut bisa terurai dan terselesaikan.
“Besar harapan saya program penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur bisa menjadi harapan bagi segala macam persoalan yang ada di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.(hms/mt02)
