DPRD Tangsel Lantik Tiga Anggota Dewan Hasil PAW

oleh
Tiga anggota DPRD Tangsel hasil pergantian antar waktu (PAW) masa jabatan periode 2014-2019 dilantik dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD Tangsel di gedung Puspitek, Senin (3/12/2018).

Monitor, Tangsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan melantik Tiga anggota dewan hasil pergantian antar waktu (PAW) masa jabatan periode 2014-2019 dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Tangerang Selatan di gedung Puspitek, Senin (3/12/2018).

Ketiga anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang dilantik yakni, H.Mohamad Soleh dari PKB menggantikan Nurhayati Yusup, H.Suhanda dari Hanura menggantikan Saleh Asnawi dan Maryono ST dari PPP menggantikan Ratu Chomairoh Noer.

Pengambilan sumpah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 172.3/Kep.329-Huk/2018 tentang pengangkatan H.Suhada sebagai pengganti PAW sisa masa jabatan 2014-2019, SK Gubernur Nomor 171.2/Kep.325-Huk/2018 tentang peresmian pengangkatan H.mohamad Soleh sebagai PAW sisa jabatan tahun 2014-2019 dan Keputusan Gubernur Nomor 171.2/Kep.327-Huk/2018 tentang pengangkatan Maryono ST sebagai PAW sisa jabatan tahun 2014-2019.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan Moch Ramlir menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bekerja kepada tiga anggota dewan yang baru dilantik ini, agar dapat segera menyesuaikan diri. Sehingga bisa secepatnya melaksanakan tupoksinya dengan baik, sebab tantangan yang dihadapi semakin berat, variatif dan kompleks. Itu semua memerlukan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama serta persatuan dan kesatuan diantara sesama dewan.

“Kepada yang baru dilantik, dapat bekerja sama secara optimal dengan penuh rasa tanggungjawab serta dapat mencurahkan segala daya dan kemampuan yang dimiliki,” ucapnya.

Sementara itu, Maryono ST dari PPP mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya akan tetap memperjuangkan aspirasi rakyat. “Tentu kita tetap dengan tidak merubah mekanisme. Saya dilantik atas kepercayaan dan aspirasi rakyat akan tetap kita perjuangkan, namun itu harus sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya. (mik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *