Monitor, Pamulang- Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan, H. Sukarya, saat menghadiri acara diskusi publik yang digelar TGD (Tangerang Selatan Grup Diskusi), Rabu(28/2/2018) di Bens Cafe, Pamulang, mengakui bahwa masalah sampah adalah salah satu isu strategis dalam rencana pembangunan Kota Tangsel.
Menurut Sukarya, belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pengolahan sampah.
“Semestinya provinsi tidak berpangku tangan dengan adanya permasalahan sampah yang ada di Tangerang Selatan sekarang,” tuturnya.
“Sebenarnya sudah ada solusi yang namanya TPA Regional dengan dukungan dari provinsi nanti bisa dibuat di Tangerang Raya. Tetapi kebijakan perijinan itu tidaklah mudah, belum lagi mengatur APBD dan sebagainya,” tambahnya.
Sukarya juga mengakui bahwa sebenarnya anggaran yang dikeluarkan itu sesuai dengan program yang akan dijalankan.
“Kalau masalah anggaran, itukan dikeluarkan juga sesuai dengan program yang akan dijalankan. Kalau cuma sosialisasi terus harus mengeluarkan anggaran yang besar itu namanya menghambur-hambur kan, saya juga ga setuju kalau gitu,” tegasnya.
Disela-sela diskusi ia juga menyinggung masalah TPA Cipeucang, yang prosesnya sekarang tidak berjalan seperti yang sudah direncanakan.
“TPA Cipeucang inikan sistem awalnya adalah sanitary landfill yang harusnya sampah itu di cover dengan tanah, tapi malah dicover dengan kopi. Kena hujan ya luntur lah,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel, Yepi Suherman, juga menyebutkan bahwa sebagian besar anggaran itu hanya habis untuk memberikan gaji kepada karyawan.
“30 milyar anggaran yang diberikan itu hanya 4 milyar yang bisa digunakan untuk TPA Cipeucang. Sebagiannya habis untuk menggaji karyawan, jadi belum bisa efektif dalam upaya memaksimalkan pengelolaan nya,” ucap Yepi.
Menurut nya Dinas LH telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola masalah sampah selama ini, tetapi tetap memerlukan dukungan dari semua elemen masyarakat.
“Tidak mungkin LH bergerak sendiri, tanpa dukungan dari semua lapisan masyarakat, jika masyarakat bisa balance dengan kegiatan di TPA Cipeucang maka kebersihan bisa terjaga,” jelasnya.
Sementara itu, pengamat lingkungan Zarkasih Tanjung menganggap masalah sampah yang terjadi sekarang disebabkan karena Tangerang Selatan belum mempunyai aturan yang jelas dan mengikat tentang persampahan.
“Sekarang Tangerang Selatan yang dipikirkan hanya APBD nya, tetapi tidak memikirkan dampak dari adanya APBD tersebut. Apalagi tidak adanya kejelasan manfaat apa yang akan didapat kan orang-orang yang tempat tinggalnya dijadikan tempat pembuangan akhir” ujarnya
Ia juga menyebutkan bahwa tidak adanya transparansi berkaitan dengan kompensasi yang diterima masyarakat.
“Ada lagi yang namanya “duit bau”, tapi tidak jelas duit bau ini dari mana dan kemana, juga tentang kriteria penerimanya bagaimana,” tandasnya.(nab/mt02)
