Monitor, Tangsel – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selataan (Tangsel) kembali melakukan Penagihan pemungutan pajak PBB di wilayah Kel. Cilenggang, Kel. Serpong dan Kel. Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, pada Selasa, 18 Februari 2020. Kegiatan penagihan pajak PBB BUKU 5 yang sebelumnya telah direncanakan itu tetap dilaksanakan meskipun cuaca saat itu tampak tak bersahabat.
Pada kegiatan tersebut, ada 5 petugas Bidang Pemeriksaan Wilayah 3 Bapenda yang turut dilibatkan. Para petugas ini sebelum ke lapangan terlebih dahulu menerima arahan dari Koordinator, Fredy. Disamping petugas Bapenda, ada juga 3 pengelola PBB yang ikut mendampingi petugas Bapenda mendatangi Wajib Pajak PBB.
“Nanti petugas Bapenda dibagi untuk tiap Kelurahan yang ada di Tangsel, jadi di tiap Kelurahan ada 5 anggota Bapenda. Kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan yang telah dimulai minggu lalu. Agar tidak sulit, tiap kelompok petugas pemungutan itu akan membawa buku yang berisi data dari WP berikut berita acara jika obyek dan subyek pajak tidak diketemukan,” ujar Fredy, dalam arahannya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan pada petugas yang melakukan pemungutan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
“Target kita melalui hal ini dengan harapan tercapainya angka 100 persen dari pajak PBB buku 5 terutama dari total target pendapatan pajak daerah satu di Kota Tangsel. Yaitu, untuk PBB sebesar Rp426 miliar kemudian untuk BPHTB adalah Rp560 miliar,” jelasnya.
Di wilayah Serpong, lanjutnya, ada 500 WP dari objek pajak PBB dan untuk saat ini sedang dilakukan penagihan door to door . Ia mengungkapkan, daerah Serpong merupakan income terbesar pajak PBB, karena kebanyakan WP di daerah itu termasuk dalam urutan buku 4 dan buku 5.
“Saya optimis pemungutan serentak pajak PBB akan sukses dan berjalan lancar, karena strategi kami adalah kerjasama tim yang solid antara petugas Bapenda dan Pengelola PBB dikelurahan,” kata fredy lagi.
Sementara itu, salah seorang anggota Bapenda Tangsel, kecamatan Serpong, bersama beberapa petugas Bapenda dan pengelola PBB yang melakukan pemungutan pajak PBB di daerah Cilenggang, Serpong dan Rawa Buntu mengungkapkan, kegiatan pemungutan pajak tersebut secara tidak langsung dirasakannya merasa lebih dekat dengan masyarakat yang juga merupakan WP.
“Memang kegiatan ini serasa melelahkan, karena kami harus keliling di tiap pintu dimulai dari kelurahan menemui WP untuk melakukan pemungutan. Tapi rasanya kami menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Karena saat itu kami juga mendengar keluhan dari WP tentang masalah pajak PBB yang selama ini mereka alami dan rasakan,” katanya.
Ia juga mengatakan, kegiatan ini juga sekalian untuk validasi data dari piutang PBB yang ada di kecamatan Serpong. Karena meskipun sebelumnya telah dilakukan validasi piutang oleh Tim Bapenda, tapi masih saja ditemui banyak data yang salah pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 2019.
Di sisi lain, salah seorang Pengelola PBB, Ayi, yang ikut mendampingi rombongan petugas Bapenda saat itu mengungkapkan, banyak masalah yang ia hadapi saat melakukan penagihan pemungutan pajak pada WP. Beberapa masalah itu antara lain seperti WP yang tidak ada di rumah, rumah kosong, data yang salah hingga respon WP yang tidak senang atas kedatangannya.
“Seringkali kami menemui masalah seperti WP yang sedang tidak di rumah, padahal untuk melakukan perjalanan ke tempat WP tersebut cukup melelahkan. Akhirnya kami harus datang lagi sore hari atau besok harinya lagi kesana,” ujar Ayi yang diiyakan petugas lainnya Komar.
Selain itu, katanya, masalah lainnya adalah WP yang enggan membayar pajaknya dengan berbagai alasan seperti SPPT nya tidak ketemu, belum ada uang atau mengaku sudah membayar tapi tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya.
“Memang rasanya capek dan melelahkan. Tapi kami dari Pengelola PBB dan petugas Bapenda tidak akan gentar dengan berbagai masalah tersebut saat melakukan pemungutan pajak PBB ini,” tutupnya. (adv)
