Monitor, Kab.Tangerang, – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Barhum HS melakukan rapat kordinasi Lintas Sektoral untuk menindak lanjuti Musrembang Kecamatan Teluknaga beberapa minggu lalu, terkait saluran air Tersier,Sekuler dan Sekunder serta bangunan liar di bantaran anak Cisadane, yang ada di wilayah utara Kabupaten Tangerang, atau yang lebih dikenal wilayah Pantura, yang sudah semakin parah.
Rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum HS, Sekcam Teluknaga Tatang Suryana , Ketua Apdepsi Kecamatan Teluknaga Subur Maryono,Kepala Desa Lemo, Kampung Besar, Muara,Tanjung Burung, Pangkalan BBWSC2 Fiki ,Dinas pengairan provinsi Banten, Dinas Bibamarga dan SDA Kabupaten Tangerang serta pengiat peduli lingkungan Dulamin zigZigo dan penggiat konservasi Budi Usman, di gelar di aula Kecamatan Teluknaga,Kabupaten Tangerang, Rabu (9/2/22).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum HS menekankan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung (BBWC2) bahwa saluran air yang berada di BCU 6 sampai BCU 13 butuhkan normalisasi dan rehabilitasi dengan membangun turap sepanjang BCU 6 dan BCU 13.
“Saya mendesak kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane (BBWS) agar segera berkordinasi untuk di anggarkan,” kata Barhum, Rabu (9/2/22)
Barhum yang merupakan politisi senior PDI Perjuangan ini menambahkan, sebagai wakil rakyat ia merasa punya tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat saya punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan aspirasi masyarakat terkait saluran air dan bangunan liar yang ada di bantaran Cisadane, karena di butuhkan kerja sama yang baik dari segala sektor terkait lahan-lahan di bantaran sungai Cisadane yang semestinya bisa di manfaatkan oleh pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk kemakmuran masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane- Ciliwung (BBWSC2) Fiki menjelaskan, rehabilitas Cisadane barat laut dan utara, terkait saluran induk Cisadane utara akan difokuskan untuk normalisasi sungai di BCU 6 sampai 9 yang akan dimulai dari Desa Kampung Melayu Barat dan Desa Pangkalan.
Dia juga meminta agar dalam pelaksanaan normalisasi tersebut dapat dibantu kelancaranya.
“Kami meminta agar pelaksananya nanti bisa dibantu kerja sama yang baik,” ujar Fiki.
Ditempat yang sama, Sekcam Teluknaga, Tatang Suryana merespon baik terkait rapat kordinasi lintas serektoral tersebut.
“Kami siap membantu terkait hal-hal yang bisa kami bantu, intisarinya Dinas- Dinas terkait agar segera berkordinasi terkait hal tersebut,” kata Tatang.
Penggiat masyarakat peduli konservasi Budi Usman mengaku kecewa atas sikap Kementerian PU dan Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane – Ciliwung yang terkesan mengabaikan dan menganaktirikan Kabupaten Tangerang.
Menurutnya, akibat Pemerintah Pusat yang belum memprioritaskan penanganan sungai-sungai dan anak sungai di Kabupaten Tangerang yang kondisinya mengalami pendangkalan dan penyempitan yang parah di 22 Kecamatan dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang tersebut kerap kebanjiran.
“Banjir paling parah terjadi di wilayah hilir Desa Muara, Lemo, Pangkalan dan Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluk Naga. Penyebab banjirnya adalah pendangkalan, penyempitan DAS dan anak kali Cisadane yang terkikis karena bibir anak sungai menyempit tak bertanggul,” ucapnya.(*/rls)
