Monitor, Bogor—Perlakuan kasar dan intimidasi yang dilakukan oleh MS, salah seorang pendukung sekaligus tim sukses Kepala Desa, Ralih Hidayat terhadap Sekretaris Desa (Sekdes) Padurenan, Sadih membuat suasana pemerintahan desa menjadi tidak kondusif.
Atas perlakuan yang dialaminya pada, Selasa(25/5/2021) lalu, Sadih yang juga seorang ASN (aparat sipil negara) itu membulatkan tekad meminta untuk ‘hijrah’ atau pindah tugas ke kecamatan Gunung Sindur.
Melalui sambungan selulernya Sadih menceritakan perlakuan MS terhadap dirinya di ruangan kepala desa, selasa pekan lalu.
Baca Juga : Camat Gunung Sindur : Perangkat Desa Harus Terbebas dari Narkoba
“Luar biasa perlakuan kepada saya. Apapun baiknya yang kita lakukan ngga ada artinya, luar biasa kasar bahasanya, tapi saya masih bisa tahan emosi,” kata Sadih, Senin(31/5/2021).
Diceritakan Sadih, hal ini berawal dari surat edaran nomor 141.1/67.pem terkait pemberitahuan untuk pengisian perangkat Kepala Dusun Desa Padurenan. Isi surat tersebut meminta kepada Ketua RT RW untuk mengusulkan masyarakat sebagai calon kepala dusun dengan persyaratan lengkap mulai dari melampirkan photo kopi KTP dan KK, photo kopi Ijazah SD-SMA lengkap, Akte Kelahiran/ Keterangan Lahir, surat keterangan ravid test, surat permohonn menjadi kepala dusun, pas photo 4×6 6 lembar dan siap diadakan uji kompetensi jika lebih dari 1 orang pendaftar dalam setiap dusun.
“Surat itu merupakan tindaklanjut hasil rapat di desa pada Senin(24/5/2021) yang membahas tentang pengisian perangkat dusun bersama dengan kepala desa,” urai Sekdes.
Beredarnya surat tersebut ke masyarakat membuat Sekdes mendapatkan intimidasi dan perlakuan sangat kasar dari MS selaku tim sukses Kades di ruangan kepala desa.
“Saya dianggap seperti sampah, dimaki-maki dengan luapan emosi yang menjadi-jadi. Anehnya, Kades diam saja malah ikut menyalahkan saya, padahal dia yang suruh buat suratnya kemudian ditandatangani dan distempel,” tambahnya.
Terpisah, Camat Gunung Sindur, Yodi MS Ermaya mengungkapkan bahwa roda pemerintahan di tingkat desa itu bisa berjalan baik, tentunya dengan dukungan SDM Sekdes, Bendahara dan Operator, sebab saat ini pelaporan dilakukan secara online dengan aplikasi khusus.
Camat menambahkan, muara pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa pada saat pemeriksaan baik oleh Inspektorat, BPK (badan pemeriksa keuangan), Kejaksaan dan KPK nanti, juga ada ditangan kepala desa bukan tim sukses atau pendukungnya.
“Yang akan berhadapan dengan tim pemeriksa adalah kepala desa bukan pendukung atau tim sukses makanya harus ada ketegasan. Apalagi nanti program Samisade (satu milyar satu desa) semuanya dipantau secara nasional yang melibatkan LSM, Ormas, Wartawan atas penggunaan dana tersebut. Makanya harus ekstra hati-hati, jangan sampai ada penyalahgunaan,” bebernya.(mt01)
