Ombudsman Pantau Kasus Percaloan 1.600 Kursi Siswa Baru di Tangsel

oleh -

Monitor, Tangsel – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menyisakan persoalan. Baru-baru ini terkuak informasi, bahwa penerimaan siswa baru itu tak lepas dari dunia percaloan. Berbagai oknum lintas profesi pun terlibat.

Selain merusak tatanan dunia pendidikan, percaloan atau titip-menitip siswa baru itu merugikan calon siswa dari kalangan keluarga tak mampu. Sebab, mereka yang masuk melalui jalur percaloan akan menggeser calon siswa lain yang menempuh jalur resmi.

Percaloan itu terungkap seiring dengan merebaknya kasus Lurah Benda Baru, Kecamatan Pamulang, bernama Saidun. Dia berperkara dengan hukum setelah merusak perkakas di atas meja ruangan Kepala Sekolah SMAN 3 Tangerang Selatan (Tangsel).

Saidun terpancing amarah saat mengetahui 2 siswa titipannya belum juga diterima masuk SMAN 3. Apalagi pihak sekolah sejak awal telah menjanjikan, jika siswa titipan Saidun dalam daftar tunggu. Usai kejadian, dia pun dihujat habis. Saidun seolah menjadi pelaku tunggal atas praktik siswa titipan.

Sumber dari Dinas Pendidikan berinisial BCL mengungkap, jika tiap tahun ada sekira 1.600 slot kursi siswa titipan untuk SMPN dan SMAN di Kota Tangsel. Jatah itu dibagi-bagi ke sejumlah oknum, dari pejabat, Ormas, LSM, hingga wartawan. Tiap kursi diperjual-belikan dengan nilai variatif antara 10 hingga 15 jutaan.

Ombudsman Provinsi Banten sendiri telah memastikan, akan mengawal pengungkapan kasus Saidun dan percaloan kursi siswa baru itu. Baik untuk proses hukum di kepolisian, atau pun untuk penyelidikan pelanggaran kode etik ASN oleh Inspektorat dan BKPP.

“Kita sudah kirim surat ke Inspektorat, BKPP, dan Wali Kota. Sudah ada jawaban dan penjelasan, nanti kita tunggu laporan perkembangannya,” terang Kepala Ombudsman Provinsi Banten, Deddy Irsan, Selasa (4/8/2020).

Dilanjutkan Deddy, pihaknya telah mengamati sejumlah pemberitaan di berbagai media terkait kasus siswa titipan. Namun begitu, dia tetap berharap adanya laporan langsung dari para korban yang merasa dirugikan atas praktik percaloan tersebut.

“Memang belum ada laporan langsung ke Ombudsman soal ini. Kita berharap korban melapor agar bisa kita tindaklanjuti. Inspektorat, BKPP, Pemkot Tangsel, dan kepolisian kita dorong menuntaskan kasus ini. Diberi sanksi, sehingga ada efek jera bagi lurah ataupun pihak lain yang terlibat,” jelasnya.

Sebelumnya, BCL menyebut bahwa kuota jalur titipan tiap tahun telah disiapkan setiap masa penerimaan siswa baru. Kuota itu dibagi menurut daya tampung sekolah. Misalnya, satu sekolah menerima sekitar 300-an siswa baru, maka sekira 10 persennya adalah untuk jalur titipan.

“Memang tergantung kuota yang ada di sekolah juga, contoh ada 1 sekolah sediakan kuota siswa baru sebanyak 10 kelas. Lalu 8 kelasnya udah full, maka ya sisanya 2 kelas itu diperebutin buat titipan,” kata BCL di Pamulang.

Dijelaskan dia, total ada 23 SMP Negeri di Kota Tangsel dengan kuota siswa baru hingga sekira 10 ribu siswa pada tahun ini. Dari jumlah itu, maka 10 persennya atau 1000 slot siswa adalah jatah khusus titipan.

Sedangkan untuk SMA Negeri tak jauh berbeda, meski kewenangannya berada di Provinsi Banten. Saat ini, ada 12 SMA dan 5 SMK Negeri di Tangsel dengan kuota siswa baru tiap tahun mencapai sekira 6 ribu siswa. Artinya ada jatah slot sekira 600 siswa titipan.

“Rata-rata 10 persen harus nyediain slot itu tiap sekolah. Karena di Tangsel ini kan banyak juga kepentingan sama pihak lain, makanya disediain jatah titipan,” ungkapnya.(bli)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *