Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Sosialisasi Pemeriksaan Pajak

oleh -

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah,  Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara intensif melakukan  kegiatan sosialisasi tata cara pemeriksaan pajak daerah. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat sosialisasi merupakan proses penanaman nilai dan aturan dalam sebuah kelompok, masyarakat atau organisasi.

Pelaksanaan Sosialisasi Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah untuk wilayah pajak daerah II yang secara teknis  dilakukan  Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah Seksi Wilayah Pajak Daerah II, Bapenda Kota Tangerang Selatan, pada Jumat( 24 Pebruari 2017), menghadirkan nara sumber dari anggota Komisi III DPRD Kota Tangsel selaku  mitra kerja Bapenda dan DPP HIPMI (Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).

Kepala Bapenda Kota Tangerang Selatan, Drs H. Dadang Sofyan, MM,  dalam sambutannya mengatakan bahwa pemeriksaan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional.
“Pajak Daerah merupakan komponen penting pembangunan, maka dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak  Daerah tersebut Pemeriksaan Pajak Daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Dadang.

Secara spesifik Kepala Bapenda juga menyampaikan pemeriksaan pajak daerah bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak(WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah, dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kepala Bapenda menggaris bawahi, bahwa pemeriksaan pajak yang telah dilakukan terjadi trend atau kecenderungan yang baik terhadap kepatuhan dari Wajib Pajak. Selain itu Wajib Pajak semakin baik dalam menyusun laporan dan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kondisi demikian mengindikasikan bahwa kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan semakin meningkat.

 

Kegiatan sosialisasi pemeriksaan pajak daerah ini sambung  Dadang,  juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya tertib administrasi baik untuk para wajib pajak maupun untuk penyelenggara pemerintahan daerah. “Dimulai dari tertib administrasi inilah, kemudian diharapkan akan tertib pula kepatuhan dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Kegiatan sosialisasi pemeriksaan pajak daerah ini dengan pemaparan secara langsung kepada para pengusaha/para wajib pajak nantinya juga akan melibatkan aparatur pemerintah dan masyarakat luas,” papar Kaban

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Tangsel, H. Sukarya menegaskan bahwa pajak daerah telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan pembangunan Kota Tangerang Selatan selama ini. “Suksesnya pembangunan di Kota Tangsel selama ini tentunya tidak lepas dari hasil pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat,” kata Sukarya.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi III lainnya, Iwan Rahayu menekankan  bahwa pajak daerah yang bersumber selain dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat ini menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah. Hal ini mengingat potensi pajak BPHTB yang selama ini menjadi andalan cenderung mulai mengalami penurunan yang disebabkan keterbatasan lahan di Kota Tangerang Selatan.

Terkait soal pemeriksaan pajak daerah, nara sumber lainnya, Nana Guswara menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan pajak daerah posisi antara wajib pajak dan pemeriksa adalah sama dan sejajar, hal ini dapat dilihat dari payung hukum yang mengatur tata cara pemeriksaan dimana didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pemeriksaan pajak daerah sangat penting untuk dilakukan, menurut Ajib Hamdani selaku pembicara pada kegiatan sosialisasi, mengatakan bahwa pemeriksaan pajak daerah  selain untuk menguji kepatuhan wajib pajak juga sebagai upaya pengawasan dari penyelenggara pemerintah di sektor perpajakan untuk melakukan kontrol sejauh mana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan seberapa besar kepedulian (aware) para wajib pajak terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

“ Wajib Pajak perlu mengetahui dan memahami prosedur dalam pemeriksaan Pajak Daerah,” kata Ajib yang memiliki latar belakang konsultan pajak.

 

Untuk diketahui, pemeriksaan pajak yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 282 Wajib Pajak, untuk pemeriksaan pajak tahun 2017 jumlah  yang akan diperiksa direncanakan sebanyak 285 wajib pajak yang dibagi dalam 3 (tiga) Wilayah yaitu Wilayah 1 (Kecamatan Pondok Aren dan Ciputat Timur), Wilayah 2 (Kecamatan Serpong Utara dan Ciputat), Wilayah 3 (Kecamatan Serpong, Setu dan Pamulang).

Jumlah Wajib Pajak self assessment yang masih aktif dan terdaftar di Kota Tangerang Selatan sampai dengan Januari 2017 adalah sebagai berikut:

No Jenis Pajak Jumlah Wajib Pajak Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3
Pondok Aren Ciputat Timur Serpong Utara Ciputat Serpong Setu Pamulang
1 HOTEL 23 6 1 8 1 7
2 RESTORAN 538 183 22 140 17 141 4 31
3 HIBURAN 111 23 1 47 3 31 6
4 PARKIR 123 30 9 29 13 29 13
JUMLAH 795

Sumber: Bidang Pendapatan Pajak Daerah II

Terhadap para wajib pajak yang ada, khususnya untuk wajib pajak dengan self assessment system, dilakukan pemeriksaan secara berkala. Dalam selfassessment system, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya.

Untuk mewujudkan self assessment system dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dan yang terpenting adalah pemahaman dari Undang-undang tersebut. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi Negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Dalam kondisi tersebut keberadaan self assessment system memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya tax evasion yang didasari oleh beberapa alas an seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga keengganan Wajib Pajak yang lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah, oleh karena itu pemeriksaan pajak perlu dilakukan  secara terus menerus.

Pemberian kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrument pengawasan, untuk keperluan itu fiskus (petugas pajak) diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih, fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berfungsi sebagai Surat Tagihan.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dilandasi dengan aturan hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Diketahui bersama, Pajak Daerah atau Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada hakikatnya Perwal Nomor 1 Tahun 2013, untuk menjawab permasalahan umum yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam kaitan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menganut system self assessment tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak daerah merupakan bagian tak terpisahkan (built-in) dengan system self assessment yang dianut dalam system perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak daerah selain bertujuan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak daerah juga dilakukan dalam rangka pengawasan (control), tanpa pengawasan dikhawatirkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung menghindari bayar pajak.
Bahkan banyak juga Wajib Pajak yang menghindari bayar pajak dengan cara yang tidak benar seperti menurunkan omset, atau menambah biaya yang pada akhirnya menghilangkan keuntungan fiscal atau meminimalkan penghasilan kena pajak.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak dan Retribusi  Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah  telah memberikan keleluasaan Daerah dalam mengatur pajak daerah. Sejalan dengan keleluasaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber sumber keuangank hususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan pusat yang dilimpahkan kepada daerah termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang memang telah sejak lama menjad iunsur PAD yang utama.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Namun kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonom ibiaya tinggi.

Oleh sebab itu untuk menghindari hal-hal yang sifatnya kontra produktif dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pemerintah mengatur lebih lanjut mengenai batasan criteria pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. (ADV)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.