Monitor, Jakarta- Presidium Nasional Keluarga Besar (KBA) Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) menggelar pertemuan silaturahmi dan refleksi akhir tahun pada Jumat(23/12/2022) bertempat di Restaurant De’Leuit Kawasan Sumarecon Kota Bekasi.
Pertemuan silaturahmi dipimpin langsung Ketua Umum Presidium Nasional KBA MAPANCAS Dr.Sonny W Manalu,MM, dan dihadiri hampir seluruh unsur Pimpinan Presidium Nasional antara lain Waketum Ajie Sugiat, Sekjen Rahmat Sulaiman, Ketua Nur Hakim Kandow, Sachrial, Bambang WG, Medi Sumaedi, Wakil Sekjen Karum Rumpa, Wakil Bendahara Agus Prakoso, anggota Presidium Mulyadi Guntur dan Fordinal Shinab.
Beberapa isu penting yang menjadi topik bahasan dalam pertemuan tersebut diantaranya terkait rencana kebijakan Presiden menghentikan PPKM di akahir tahun 2022.
Meski Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai hal, untuk optimalisasi pemulihan dan pergerakan ekonomi baik di level ekonomi makro maupun mikro, khususnya UMKM. Presidium Nasional KBA MAPANCAS meminta agar Pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi di lapangan pasca penghentian kebijakan PPKM tersebut.
Dengan berkaca kepada Tiongkok yang menganggap penularan covid 19 sudah dalam fase paling rendah, tapi malah mengalami peningkatan yang mengakibatkan Pemerintah Tiongkok kembali dibuat kelimpungan melakukan penanganan diseluruh penjuru Negeri.
Disamping kaitan Bidang Kesehatan khususnya rencana penghentian PPKM,pertemuan Presidium Nasional KBA MAPANCAS juga menyoroti dua hal penting lainnya yakni persoalan politik dan hukum.
Untuk Bidang Politik, Presidium KBA MAPANCAS meminta kepada berbagai pihak termasuk para tokoh, agar tidak terlalu mudah mendengungkan isu politik identitas ditengah publik, tanpa menjelaskan isu identitas poilitik seperti apa yang dianggap meresahkan masyarakat.
Selanjutnya, di Bidang Hukum, Presidium Nasional KBA MAPANCAS tetap konsisten dengan sikap organisasinya yakni, perang melawan setiap tindakan korupsi di Negara Republik Indonesia.
“Kita menginginkan setiap rupiah uang rakyat yang dikelola Negara harus benar benar dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan kesejahteraan Rakyat Indonesia.
Oleh karena itu upaya OTT yang dilakukaan KPK, jika memang ditemukan bukti indikasi korupsi adalah langkah yang tepat,” kata Ketua Umum Presidium Nasional KBA MAPANCAS, Sonny W Manalu.
Presidium Nasional KBA MAPANCAS juga menyesalkan pernyataan Menkomarinves Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan agar KPK jangan asal melakukan OTT, pernyataan itu tentunya kontra produktif dengan semangat melawan korupsi yang terus didukung masyarakat selama ini. Dan berdampak buruk bagi generasi muda yang diharapkan menjadi pelopor anti korupsi.
Presidium Nasional KBA MAPANCAS Siapkan Badan Hukum & Bentuk Pengurus Provinsi
Dr.Sonny W Manalu yang juga mantan Pejabat Karir Eselon I di Kemensos dan dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional itu menjelaskan kepada Pers,bahwa keberadaan Presidium Nasional KBA MAPANCAS, untuk menghimpun seluruh alumni OKP Mahasiswa Pancasila yang berjumlah ribuan tersebar diseluruh Indonesia.
“KBA MAPANCAS dibentuk sebagai sarana silaturahmi para alumni, sekaligus menjadi salah satu potensi kekuatan soasial masyaraikat, ikut memberikan pemikiran kritis kepada Bangsa dan Negara Indonesia,” ujarnya.
Dikatakan, secara bertahap Presidium Daerah KBA MAPANCAS akan dibentuk diseluruh Provinsi, diawali pembentukan di Provinsi Jakarta, selanjutnya Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Timur dan provinsi lainnya.
Kesepakatan lain dari pertemuan, diantaranya menyiapkan langkah langkah pendaftaran Keberadaan Presidium Nasional KBA MAPANCAS ke Kemhumham dan Kemendagri untuk mendapatkan legalitas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ,dengan menugaskan Bambang WG dan Medi Sumaedi selaku TIM penyiapan pendaftaran. (mt01)
