Monitor, Tangsel – Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98, turut bersuara menyikapi maraknya pro-kontra pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di masa pandemi tahun ini.
Ketua Presidium JARI 98, Willy Prakarsa menegaskan, Pilkada tetap harus dilaksanakan meski di tengah Pandemi Covid-19. Menurut Willy, semua pihak baik pasangan calon, pendukung, panitia, petugas, hingga pemilih yang harus ditertibkan mematuhi protokol kesehatan.
“Iya betul tidak perlu ditunda, lanjutkan terus. Karena ini hajatan masal demokrasi, kemudian hal lainnya kasihan dengan semua pasangan calon yang sudah menghamburkan banyak biaya untuk berbagai kegiatan. Tinggal kita semua harus mematuhi protokol yang ada, pelanggarnya ditindak tegas, itu saja sebenarnya,” kata Willy, kepada wartawan, Rabu (23/9/2020).
Dia melanjutkan, kepemimpinan diberbagai wilayah haruslah definitif. Apalagi di masa pandemi yang belum tahu bisa dikendalikan sampai kapan waktunya, dibutuhkan kepemimpinan yang mutlak untuk mengeluarkan berbagai kebijakan. Disampaikannya, ditunda atau dilaksanakan sesuai jadwal maka proses Pilkada sebenarnya tetap memiliki resiko.
“Jadi katakan lah Pilkada kali ini situasi yang terburuk di tengah pandemi, dalam artian saat penyelenggaran ini ada wabah Covid-19. Dilaksanakan pasti ada resiko, ditunda pun lebih besar resikonya. Menurut saya lanjut saja, tapi tetap ikuti protokol kesehatan,” tambahnya.
Willy pun mempertanyakan lemahnya proses demokrasi jika Pilkada ditunda. Sebab, pada awal 2021 jabatan pemimpin lama akan berakhir. Lalu kekosongan pemimpin itu akan diserahkan kepada pemerintah untuk menunjuk siapa penjabat sementaranya. Proses itu, kata dia, bisa saja memicu banyak kepentingan.
“Kalo ditunda yang pada akhirnya pemimpinnya dia lagi, demokrasinya dimana?. Jadi bukan suatu alasan untuk menundanya karena pandemi,” katanya.
Dia pun mengapresiasi keputusan Istana yang memilih tetap melangsungkan Pilkada, Willy melihat jika keputusan itu lahir atas pertimbangan matang. Sekaligus membantah bukan disebabkan tekanan partai Politik. Menurutnya, Pilkada tetap dilaksanakan demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih.
“Kalo tekanan sih nggak ada ya, seperti organisasi yang menghendaki ditunda itu sah-sah aja. Jadi sami’na wa ato’na aja deh kita, terserah pemerintah yang punya kapasitasnya menentukan, mereka lah yang tahu bagaimana dampak terbaik buat bangsa ini. Tetap yang jadi prioritas ikuti protokol kesehatan,” pungkasnya.(bli)
