Monitor, Depok- Pro kontra terkait rencana Pemerintah Kota Depok untuk menertibkan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) serta pembentukan crisis center bagi korban LGBT di Depok terus berlanjut.
Rencana razia LGBT itu, kali pertama diungkap Wali Kota Depok, Idris Abdul Somad pada akhir pekan lalu. Sebelum melontarkan pernyataan tersebut, seperti dilansir sejumlah media, Idris mengaku geram atas kasus kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan WNI yang juga warga Depok, Reynhard Sinaga di Manchester, Inggris.
Reynhard diputus bersalah dan dihukum seumur hidup oleh pengadilan Inggris. Kasus Reynhard bahkan disebut sebagai perkara pemerkosaan terbanyak dalam sejarah kriminal negara tersebut.
Selanjutnya, agar hal serupa tak terjadi di Depok itulah kemudian Idris mengintruksikan bawahannya untuk aktif mengatasi persoalan kriminalisasi seksual. Idris rencananya bakal melakukan razia untuk mengurangi perilaku seksual kelompok LGBT dan membuat crisis center khusus untuk kelompok LGBT.
Atas langkah tersebut, LSM Aliansi Indonesia justeru mendukung sepenuhnya tindakan walikota untuk melarang keberadaan LGBT di Depok terlebih yang sudah melakukan praktek seks menyimpang.
“Kami dari Aliansi Indonesia, sangat mendukung dengan program Pemerintah Kota Depok terkait adanya larangan LGBT di Kota Depok. Bahkan kami mendukung, jangan hanya Depok, seluruh Indonesia kalau perlu kita haramkan tuh LGBT,” Kata Aminudin, anggota LSM Aliansi Indonesia kepada monitor online, Kamis(16/1/2020).
Dukungan juga datang dari ratusan warga Depok yang tergabung dalam jemaah majelis taklim Depok. Mereka memasang spanduk yang isinya mendukung kebijakan Pemkot Depok soal razia aktivitas LGBT.
Abu Bakar Madris selaku Ketua Fahmitamami Kota Depok mengatakan dengan tegas bahwa warga menentang aktivitas LGBT. Selain bertentangan dengan ajaran agama, Kota Depok juga dikenal sebagai kota yang religius.
“Kami kedepankan konsep keagamaan, bukan hanya muslim saja tapi seluruh agama juga menolak keberadaan LGBT,” ujar Abu Bakar.
Hal sama diungkapkan Ketua Majelis Taklim At-taubah, Robi dongkal. Pihaknya berjanji akan mendatangi Komnas HAM untuk mencabut surat yang dilayangkan kepada Wali Kota Depok, Idris Abdul Somad.
Semua majelis taklim se-kota Depok , kata Robi sudah sepakat untuk mendukung Pemkot dalam merazia aktivitas LGBT. Pemkot juga diharapkan untuk tidak takut dalam menegakan kebenaran.
“Kami disini berkumpul menyetujui bahwa Kota Depok butuh Perda LGBT.Kami ingin Depok kondusif dan menjadi kota religius,” tegasnya.(Zul/mt01)
