Ratusan Warga Batal Terima Bansos Covid-19, Pemicunya Data “Titipan” Dinas

oleh -

Monitor, Tangsel – Ratusan warga yang tinggal di Kelurahan Ciater, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), batal menerima Bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Padahal sebelumnya, mereka telah terdata sebagai penerima bantuan dengan melampirkan bukti KTP dan kartu keluarga.

Kekecewaan warga disampaikan oleh Ketua RW04, Ismail Jamal. Menurut dia, sejak April 2020 lalu pihaknya telah dimintai data oleh Kelurahan Ciater mengenai jumlah Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19. Namun rupanya, hingga saat ini sebagian warga yang terdaftar justru tak kunjung menerima Bansos.

“Kita dikumpulkan di kelurahan saat itu. Hasil rapat di kelurahan, maka RW04 mendapatkan kuota 60 paket (60 KK) pada saat itu pembagiannya. Dari 60 paket itu saya bagi enam RT, karena di kita ada 6 RT. Kita sudah serahkan KTP, KK dan nomor rekening penerima bantuan,” terang Jamal, Kamis (25/6/2020).

“Setelah beberapa bulan kemudian kesini, bantuan sudah turun. Hanya saja bantuan yang turun ke RW04 bukan 60 paket, tapi hanya turun 4 paket. Tapi anehnya dari 4 paket yang turun itu bukan dari data yang kita usulkan di sini, nggak sesuai. Lalu pertanyaannya adalah, data mana yang dipakai kalau data yang 4 paket itu bukan dari data kita?,” imbuhnya.

Ketidaksesuaian itu memicu kekisruhan di internal lingkungan RW04. Ketua RT dan RW pun menjadi bulan-bulanan protes dari warganya masing-masing. Terlebih, mereka yang mendapat 4 paket bantuan itu justru tergolong warga ekonomi mampu.

“Nah sekarang yang 4 itu pun, ternyata Ketua RT03 mengatakan itu tidak pantas diberikan. Karena orangnya memang ya tidak pantas, dia pengusaha malah, artinya ada usahanya, rumahnya besar, makanya tidak diusulkan ketua RT-nya,” ungkap Jamal.

Hal serupa terjadi pada RW lainnya di Kelurahan Ciater, banyak warga penerima manfaat yang terdata melalui RT dan RW belum juga mendapat bantuan. Padahal kuota yang diberikan kepada Kelurahan Ciater sebanyak 1.500 paket untuk dibagikan kepada para keluarga terdampak Covid-19.

Kelurahan Ciater sendiri berada tak jauh dari kantor Wali Kota Airin Rachmi Diany di Jalan Maruga, Ciputat. Kelurahan ini memiliki 16 RW dengan total jumlah 80 RT. Data kelurahan menyebut, sedikitnya ada sekira 5 ribu KK yang bermukim di sana.

Saat dikonfirmasi kekisruhan data penerima bantuan itu ke Kelurahan Ciater. Baik Lurah atau pun Kasie Kesejahteraan Sosial (Kesos) satu suara menyatakan, jika penyebab data yang diinput RT dan RW tak seluruhnya mendapat bantuan disebabkan banyak data “titipan” dari dinas-dinas.

“Kita juga nggak tahu itu data dari mana, tiba-tiba dari Dinas Sosial muncul data penerima bantuan itu. Sementara dari RT, RW, dan kita di kelurahan sendiri nggak pernah mengusulkan. Setelah kita telusuri ke penerima bantuan itu, ternyata data mereka dimasukkan dari dinas-dinas, titipan dari dinas,” terang Lurah Ciater, Rahmat Kurnia.

Guna memastikan keterangan itu, Rahmat bahkan segera meminta Kasie Kesos dan para staf-nya untuk memerlihatkan data penerima bantuan. Diperoleh keterangan, bahwa sebenarnya data berisi nama-nama “titipan” itu telah tercantum saat dikirimkan oleh pihak Dinas Sosial Tangsel.

“Kita sih nggak mau menyebut dinas-dinas mana saja, tapi mas-mas pasti pahamlah. Kita nggak mau nanti malah kita yang disalahin dari atas kalau sampai rame. Intinya nama-nama penerima itu sudah ada waktu dikirim dari Dinas Sosial, dan kita nggak merasa mengusulkan nama-nama itu,” jelasnya.

Jumlah data “titipan” masing-masing dinas itu cukup banyak jumlahnya. Pihak Kelurahan Ciater menyebut, bahwa dari data 435 KK yang diusulkan RT dan RW ternyata hanya 160 KK yang menerima. Sedangkan sisanya kembali beralih ke data “titipan” tersebut.

“Kita dari pihak kelurahan juga nggak mau jadi yang disalahkan soal ini. Kita ingin transparan kepada warga, kepada RT dan RW. Yang kita sesali, data “titipan” itu tidak pernah dikoordinasikan dengan kita di sini, tiba-tiba namanya muncul dalam daftar penerima bantuan,” tandasnya.

Dilanjutkannya, jumlah bantuan terdampak Covid-19 itu berupa paket Sembako dari Kementerian sosial senilai Rp300 ribu perpaket. Hingga saat ini, bantuan telah dibagikan beberapa tahap dan tersebar di banyak kelurahan lain di Tangsel

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto bersikeras mengatakan, bahwa tak ada data “titipan” dari siapapun terkait Bansos Covid-19. Dia menegaskan, pihaknya tak akan mengakomodir usulan penerima bantuan selain dari yang diusulkan RT, RW, Lurah hingga Kecamatan secara berjenjang.

“Semua yang diusulkan clear, valid dan terdaftar sebagai penerima pasti mendapat Bansos. Yang belum terdata, belum diusulkan silahkan disampaikan usulannya. Kalau salah input data, salah NIK, sehingga tidak valid tinggal perbaiki dan usulkan. Nggak ada alasan untuk komplain.
Silahkan saja sampaikan usulan, kenapa ributt!!!,” ucap Wahyu bernada emosi.(bli)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *