Monitor, Tangsel – Massifnya pembangunan infrastruktur pada 4 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu dirasakan masyarakat. Sebut saja, salah satu pembangunan infrastruktur itu ada di wilayah Provinsin Banten.
Namun tentu tak cukup jika peningkatan hanya terjadi pada bentuk fisik sarana dan prasarana saja, diperlukan pula pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.
Hal demikian, disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan pidatonya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tim relawannya, Bravo-5, di Ancol, Jakarta Utara, Senin 10 Desember 2018 malam.
Upaya Presiden Jokowi yang akan memperkuat SDM pada periode kepemimpinan selanjutnya, mendapat dukungan positif dari Garda Rajawali Indonesia (Grind), sayap Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Menurut Sekretaris DPW Grind Banten, Musya Al Asyari, Jokowi menginginkan pembangunan sebuah bangsa yang kokoh. Sehingga, jika periode pertama secara massif dilakukan pembangunan infratsruktur, maka pembangunan periode kedua nanti harus berfokus pada kualitas SDM.
“Setelah pemerintahan Pak Jokowi besar-besaran membangun infrastruktur di tanah air. Tahapan besar kedua nanti adalah pembangunan SDM, juga secara besar besaran. Pembangunan SDM merupakan pondasi yang mesti diseriuskan, setelah infrastruktur,” katanya di sela-sela sosialisasi pemenangan Partai Perindo di daerah Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (11/12/2018).
Dikatakan Musa, Pematangan infrastruktur sudah di konsultasikan Presiden Jokowi bersama para pakar terkait. Sehingga jika terpilih kembali pada periode kedua nanti, Jokowi tinggal menjalankan program-programnya dalam membangun kualitas SDM Indonesia.
“Pak Jokowi melihat yang namanya infrastruktur itu sebagai prasyarat, sedangkan pembangunan SDM adalah pondasinya yang harus dikerjakan, konsep ini masih dalam pematangan,” imbuhnya.
Dalam pidato di depan relawannya, Jokowi berjanji bakal membenahi reformasi struktural yang dilihatnya masih melambat. Dia menyebut, banyak pekerjaan rumah yang mesti diperbaiki oleh negara selanjutnya. Meskipun kadang-kadang, terdapat ganjalan saat proses memerbaiki itu.
“Pak Jokowi tak mau membangun negara dan rakyat lewat cara instan, dengan sekadar memperbanyak bantuan sosial. Mungkin hal itu bisa membuat rakyat senang, tapi tentu itu bukan sebuah jalan untuk membangun sebuah bangunan yang kokoh bagi negara kita,” papar Musa.
Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dikatakan Musa, pada periode awal kepemimpinan Jokowi infrastruktur tak hanya gencar dibangun di pulau Jawa, akam tetapi pemerintah juga fokus di wilayah lain, seperti Papua dan Indonesia bagian Timur. Hal tersebut guna mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kalau mau cari cepat dan enak bangun di Jawa, selesai. Pemilih ada di sini, itung-itungan ekonomi juga sama, return of investment itu lebih cepat kalau kita bangun infrastrukturnya di Jawa. Tetapi itu tidak dilakukan, karena pak Jokowi memang memginginkan pemerataan dan keadilan,” tukasnya.
Sementara itu, berdasarkan rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, pembangunan infrastruktur menjadi hal yang cukup menonjol pada pemerintahan Jokowi. Dimana responden menyebut pembangunan jalan, jembatan, dan proyek lainnya sangat baik sekarang ini.
“Bukan sekedar klaim, tapi diakui oleh publik. Sebanyak 72 persen masyarakat menganggap pembangunan bidang infrastruktur semakin baik,” jelas Burhanuddin dalam paparan rilis survei nasional di Jakarta, Senin 10 Desember 2018.
Diterangkannya, responden ditanyai terkait kinerja pemerintahan Jokowi dalam menanggulangi masalah saat ini dibanding tahun lalu. Selain infrastruktur, 66 persen responden menilai pada masa Jokowi mereka merasakan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau.
Sedangkan pada ranah energi, sebanyak 59 persen responden mengungkapkan pemerintahan Jokowi berhasil dalam pembangunan pembangkit listrik. Mereka menganggap hak masyarakat Indonesia dalam mendapatkan listrik cukup merata.
“Jadi ada kurang lebih 8 item nilainya di atas 50 persen, atau mengatakan lebih baik termasuk membangun jalan tol dan trans antar provinsi di luar pulau Jawa,” sebut Burhanudin dalam paparan rilis itu.(bli)
