Soal Perjalanan ke Luar Negeri Tanpa Izin, Kemendagri Segera Periksa Walikota Tangerang

oleh
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah

Monitor, Kota- Terkait surat laporan Alansi Rakyat untuk Penegakan Hukum (ARPH) di Provinsi Banten, terhadap Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah ke pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pada 1 Agustus 2019 lalu, kiranya mendapat tanggapan serius dari pihak Kemendagri, Senin (19/8/2019).

Betapa tidak, dugaan Arief beserta rombongan ASN Pemkot Tangerang yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa izin ini, di benarkah oleh pihak Kemendagri melalui surat tanggapan yang ditujukan kepada Aliansi Rakyat untuk Penegakan Hukum (ARPH) Provinsi Banten, selaku pihak pelapor.

Bahkan, pihak Kemendagri pun akan segera melakukan pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Kota Tangerang itu, terkait persoalan tersebut.

Ya, pernyataan resmi itu dikeluarkan melalui surat Sekretariat Jendral Kemendagri RI, tertanggal 15 Agustus 2019. Perihal menindaklanjuti laporan dari LSM Aliansi Rakyat untuk Penegakan Hukum (ARPH), yakni terkait Permohonan Pemeriksaan Atas Dugaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Tanpa Izin Menteri, pada 1 Agustus 2019 lalu.

Dalam isi surat yang ditandatangani Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri, Dr, Nelson Simanjuntak, SH,M.Si ini, disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan hasil verifikasi terhadap database perjalanan dinas luar negeri, tidak terdapat pengajuan permohonan keluar negeri bagi Walikota dan rombongan aparatur sipil negara (ASN) Kota Tangerang dalam kurun waktu yang dilaporkan.

Di poin kedua, berkenaan dengan pengaduan dari ARPH dugaan kepergian Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah beserta rombongan tersebut akan dilakukan langkah langkah pemeriksaan atas kebenarannya dan proses penyelesaian lebih lanjut.

Terpisah, Hasanudin Bije, salah seorang yang turut menggawangi ARPH Banten ini menyebutkan sederet data perjalanan dinas keluar negeri Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah beserta rombongan pegawainya, dalam kurun waktu Tahun 2018 hingga 2019.

Data yang berhasil dihimpun, kata Bije, ada sebanyak enam kali perjalanan dinas ke luar negeri yang di lakukan Arief tanpa izin dari Kemendagri.

“Pada tanggal 22 Agustus 2018 Arief pergi ke Singapura dengan menumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7155. Dan pada tanggal 11 Desember 2018 Arief pergi ke Kuala Lumpur dengan menumpang pesawat Malaysian Airlines dengan nomor penerbangan MH 722,” ungkap Bije, kepada wartawan.

Kemudian, lanjut Bije, pada tanggal 3 Januari 2019 Arief kembali pergi ke Singapura menumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7153.

Dan pada tanggal 3 Februari, orang nomor satu di Kota Tangerang ini juga pergi ke Perth Australia dengan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 724.

Sedangkan, pada tanggal 10 Maret Arief kembali pergi ke Singapura menumpang Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7157. Kemudian, yang terakhir adalah pada tanggal 12 Juni 2019 Arief pergi ke Kuala Lumpur dengan menumpang pesawat Air Asia nomor penerbangan AK 385.

“Jadi janganlah Pa Arief beralasan cuti. Apalagi cuti yang diajukannya baru sekarang ini. Dan itupun atas saran Dirjen Otda, kan itu menjadi aneh. Itu namanya melecehkan hukum administrasi negara. Dan kamipun telah mengirimkan surat kepada ketua Ombusman RI dan kepada KPK untuk melakukan pengawasan terhadap pengaduan kami, karna kami menduga Dirjen Otda pun memberikan saran yang tidak patut terhadap kepala daerah yang telah melanggar UU, alasan yang dilontarkan Arief akan memperparah kesalahan Arief,” tegasnya.

Sebab, kata Bije, penggunaan dana APBD untuk perjalanannya itu akan dinilai sebagai tindak pidana korupsi.

“Masa orang cuti terus jalan-jalan dibiayai APBD. Selain sanksi administratif, saya melihat ada sanksi pidana terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai dan akan banyak para ASN yang terlibat karena prilaku  walikota yang tidak taat dengan aturan per-undang-undangan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, laporan masyarakat dari Aliansi Rakyat untuk Penegakan Hukum (ARPH) Provinsi Banten ke pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditanggapi santai oleh Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah.

“Ya, biarin aja, kan laporan namanya juga. Tindaklanjuti aja,” kata Arief kepada wartawan, saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD setempat, pada Senin (5/8/2019) lalu.

Sebab, Arief mengklaim bila hal dimaksud juga sebelumnya sudah ia sampaikan kepada Gubernur Banten (Wahidin Halim).

Selain itu, Arief pun sudah menceritakan hal tersebut kepada pihak Ditjen Otda Kemendagri.

“Karena buat saya laporan itu, saya juga sudah lapor ke Gubernur sebelumnya. Beliau menyampaikan suruh pakai surat bikin izin cuti. Nah makanya, kapan ya, dua minggu lalu saya cerita juga ke Ditjen Otda. Ini WA (whatsapp) nya Ditjen Otda,” katanya sambil menunjukkan pesan WhatsApp ke awak media.

Bahkan, kata Arief, ia juga seperti mendapat rekomendasi khusus dari Ditjen Otda, bilamana surat izin yang di layangkan ke Gubernur Banten, tak di tindaklanjuti.

“Makanya, Ditjen Otda, udah bikin langsung aja surat, kalau tidak di tindaklanjuti sama provinsi. Tuh, saya laporkan tuh, Ditjen Otda. Saya layangkan suratnya, udah di terima tanggal berapa dan sebagainya. Jadi gak apa-apa, kan wajar itu masyarakat, ya,” pungkasnya. (ben)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *