Monitor, Tangsel – Berangkat dari hasil survei Lembaga Politicawave yang dirilis baru-baru ini diketahui, jika Calon Presiden petahana Joko Widodo menjadi korban hoax politik terbanyak, yakni sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014, hingga Pilpres 2019.
Kesimpulan Politicawave itu didasari atas pemantauan di Media sosial (Medsos) selama periode 28 Januari sampai 4 Februari 2019 yang memperbincangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi.
Hasil pemantauan tersebut menyajikan fakta jika hoax di Pilpres 2014 dan 2019 grafiknya terus meningkat. Dipaparkan dalam survei itu jika pada Pilpres 2014 pasangan Jokowi-JK mendapat serangan hoax 7 kali lebih besar daripada pasangan Prabowo-Hatta.
Dalam keterangannya disebutkan, selama proses Pilpres Politicawave memantau 10 isu hoaks dengan jumlah percakapan terbesar, yaitu isu Ratna Sarumpaet, Utang Pemerintah, Kontainer Surat Suara, e-Toll dari utang Cina, e-KTP Palsu dari Cina, Jokowi dituduh PKI, Konsultan Asing, Ijazah SMA Jokowi palsu, 10 juta TKA Cina, dan Ma’ruf Amin diganti Ahok.
“Terlihat bahwa 10 isu hoaks terbesar ditujukan untuk menyerang Jokowi. Sejak Pilpres 2014 sampai 2019 terlihat bahwa Jokowi adalah korban hoaks politik,” terang Founder Politicawave, Yose Rizal dalam rilis survei yang diterima, Jumat (8/2/2019).
Dijelaskan lebih lanjut, berita hoax soal Jokowi orang PKI sudah sejak lama gencar di media sosial, namun baru menjelang Pilpres 2019 disanggah langsung oleh Jokowi. Seharusnya, kata dia, bantahan dilakukan sesegera mungkin sebelum menyebar ke publik.
“Kalau baru dibantah sekarang, sulit diatasi,” jelas Yose.
Menurutnya, pencegahan hoax merupakan tugas bersama seluruh komponen rakyat Indonesia. Rakyat tidak boleh tertipu oleh isu hoax dalam mengambil keputusan memilih pemimpinnya.
“Isu hoaks juga sangat berbahaya dan dapat memecah belah persatuan bangsa. Isu hoaks juga dapat mengganggu fokus pemerintahan terpilih dalam melaksanakan tugasnya,” ulasnya lagi.
Dalam penelitian tersebut, Politicawave memperoleh sebanyak 1.899.881 total percakapan terkait kedua kandidat yang dilakukan oleh 267.059 akun, selama periode penelitian 28 Januari hingga 4 Februari 2019.
PoliticaWave melakukan pengumpulan data secara realtime dari berbagai media sosial yang ada di Indonesia, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, forum daring, dan portal berita.
Sementara itu, Wasekjen Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Itba M Mahyana, menjelaskan jika penyebaran hoax sudah terpola pada Pilpres 2019. Total ada sekira 18 provinsi yang terpapar dan rawan dimainkan isu hoax oleh pihak tertentu.
“Kita mendapatkan adanya hoax atau disinformasi yang terpola, sistematis, yang dialamatkan untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin,” tutur Itba, di Ciputat, Tangsel.
Dia menyebutkan, Provinsi yang terpapar hoax adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Banten, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara.
“Ini adalah provinsi yang sangat serius terpapar hoax,” tambahnya.
Sedangkan lima Provinsi yang masuk kategori rawan terpapar hoax adalah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
“Pertama isu PKI, anti-Islam, kriminalisasi ulama, TKA asing, China, utang luar negeri, pengangguran dan barang mahal, juga terkait penyelenggaraan Pemilu,” tukasnya.(bli)
