Monitor, Banten – Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan beberapa catatan terkait progres pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan di Provinsi Banten. Hal itu disampaikan Gubernur Banten pada saat memimpin Rapat Koordinasi Progres Pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) bertempat di Pendopo Lama Gubernur Banten Kota Serang, Selasa (06/11/2018).
Yang pertama adalah koordinasi antara satuan kerja (satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PSN dengan bupati/walikota juga dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Hubungi dan konsultasi dengan kejaksaan, kepolisian dan pihak terkait,“ jelas Wahidin Halim.
Sementara yang kedua menurut Gubernur Banten adalah perlu ada rescheduling berkaitan dengan proyek tol Serpong – Balaraja. “ Karena ada perlambatan jadwal pelaksanaannya dan belum ada perkembangan sama sekali makanya saya minta khusus menjadi perhatian dan catatan kita,“ terang Wahidin.
Berkaitan dengan aset – aset daerah kita perlu pastikan lagi sejauh mana . “Karena jangan sampai kepentingan pembangunan jalan tol merugikan kepentingan daerah terutama aset – aset daerahnya yang kadang – kadang hilang tanpa jejak,“ ungkap Gubernur Banten.
Catatan berikutnya menurut Gubernur Banten adalah untuk daerah Kabupaten dan Kota Tangerang perlu adanya perubahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “ Pembangunan jalan tol berbenturan dengan jalur hijau yang sudah ditetapkan melalui perda masing – masing wilayah nanti suatu saat kita mendorong agar menteri segera mengesahkan RTRW dan melakukan revisi karena pada prinsipnya apapun kepentingan daerah akan kita korbankan untuk kepentingan nasional “ imbuh Wahidin.
Catatan terakhir dari Gubernur Banten adalah sejak reformasi kita berhadapan dengan sebagian kecil orang yang selalu menyatakan tidak puas terhadap apapun program pemerintah. “Oleh karena itu pemerintah harus menunjukkan wibawa dan kekuatan bahwa kita memang kita tidak bisa lagi menerima kepentingan tertentu sejauh kepentingan tersebut diluar aturan – aturan yang sudah kita sepakati,“ tegas Gubernur.
Ada catatan khusus Gubernur Banten terkait pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung yaitu untuk mempercepat proses pembenahan sesuai dengan target – target. “Karena saya ditanya beberapa kali sama Pak Presiden mengenai progress nya sampai saya bilang mendingan cabut saja ijin KEK nya kalau memang sampai sekarang belum ada perkembangan,“ kata Gubernur Banten.
Karena sampai saat ini menurut Gubernur belum ada laporan perkembangan apa saja yang sudah dikerjakan. “ Dari 7 (tujuh) KEK baru satu yang sudah jalan yaitu KEK Mandalika tapi selebihnya belum, jadi jangan jadikan Banten hanya sebagai tempat untuk investasi yang tidak jelas dan saya minta mulai hari ini melaporkan perkembangannya apa yang menjadi target – target dari pembangunan KEK tersebut “ terang Wahidin.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati, Wakil Walikota Kota Tangerang H. Sachrudin yang didampingi oleh Sekda Kota Tangerang Dadi Budaeri, Pj. Walikota Serang Ade Aryanto, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang, serta Forkopimda Provinsi Banten. (mt01)
