Monitor, Tangsel – Pembelian lahan seluas 4.500 meter oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuai polemik. Sebab, status lahan itu sendiri rupanya masih berperkara di pengadilan.
Lahan itu dibeli seharga Rp10,8 miliar dari salah satu bank swasta. Pada tanggal 26 Januari 2021 kemarin, telah dilakukan serah kunci dari bank swasta ke Pemerintah Kota Tangsel melalui Disperkimta. Penyerahan lahan berlangsung di Jalan Sukamulya Raya RT01 RW07, Serua Indah, Ciputat.
Pemilik lahan itu awalnya adalah CV Multi Guna Usaha. Namun karena suatu hal, kredit usahanya kepada bank swasta tersebut macet akibat terdampak pandemi. Lahan yang dijaminkan itu pun akhirnya disita untuk dilelang.
Sengketa antara pemilik dan bank pemberi kredit teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, 24 September 2019, dengan nomor : 775/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Brt. Kini tahapannya memasuki proses Banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dengan nomor : 105/SRT. PDT.BDG/2020/PN. Jkt.Brt.
“Kami mengajukan pembatalan proses lelang adalah terkait penentuan nilai limit atau nilai likuidasinya sangat rendah sekali. Tidak wajar nilainya, dan sangat bertentangan dengan azas keadilan serta kepatutan,” kata Kuasa Hukum CV Mukti Guna, R Dwinanda di kawasan Serpong, Jumat (29/01/21).
Dia sendiri menyesalkan sikap tak hati-hati Pemkot Tangsel dalam menggunakan anggaran daerah guna pembelian lahan. Menurut dia, lahan hasil lelang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Apalagi prosesnya belum berkekuatan hukum tetap.
“Apakah pengadaan ini sudah dikaji, dianalisa?. Seharusnya saat menentukan pembelian tanah, harus dilihat dari segala faktor, harus clean and clear. Jadi harusnya Pemkot menunggu proses perkara ini tuntas dulu. Bagaimana nanti jika kemudian hari Banding kami dikabulkan pengadilan? apa dampaknya? kan itu malah merugikan keuangan negara,” ungkapnya.
Dia mengakui, bahwa gugatannya kalah di tingkat pertama pada PN Jakbar. Namun begitu, proses ini terus berlanjut di jenjang selanjutnya yakni PT Jakbar. Bahkan pemilik telah mengirim surat imbauan kepada wali kota dengan Up. Ketua Tim Pengadaan Tanah Pemkot Disperkimta.
“Kami sudah beri imbauan ke Pemkot Tangsel bahwa lahan ini masih berperkara, tapi tidak ada tanggapan. Bahkan sudah kami ajukan surat blokir sertifikat ke BPN Tangsel, sehingga sebagaimana ketentuan maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan menolak pembuatan akta jika objeknya masih bersengketa, tapi ya tetap tidak dihiraukan,” bebernya.
Lebih lanjut, tim hukum dari penggugat mengingatkan adanya potensi kerugian negara dalam pembelian lahan berperkara itu. Lantaran proses pengadaannya melanggar prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta implementasi tata kelola Good Governance yang baik.
“Kami akan lakukan upaya mengajukan surat perlindungan hukum ke instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta instansi lain guna menindaklanjuti temuan itu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Tanah Disperkimta Tangsel, Rizkiyah, enggan mengomentari adanya proses banding atas lahan itu di PT Jakbar. Dia meyakini, jika pembelian lahan tersebut telah melalui administrasi yang benar.
“Administrasi sudah clear and clean.
Semuanya sudah clear,” ujarnya singkat saat dihubungi terpisah.
Sebelumnya, Kasi Pengadaan Tanah Non Infrastruktur Dasar Disperkimta Tangsel, Nurma Yunita, menyatakan lahan seluas kurang lebih 4.500 meter persegi nantinya diperuntukkan bagi pembangunan SMPN 23.
“Pembelian tanah tersebut melalui Kantor Lelang Wilayah 2 Tangerang. Untuk pengadaan lahan pembangunan SMPN 23. Setelah proses administratif pembelian rampung, kami akan menyerahkan ke Dinas Bangunan untuk pembagunan gedungnya,” tuturnya.(bli)
