Monitor, Tangsel- DPD Partai Perindo Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menilai apa yang dipaparkan Calon Presiden (Capres) 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amien dalam debat pertama Capres mampu menambah dukungan suara di tingkat akar rumput.
Ketua DPD Perindo Kota Tangsel, Julia Mihardja mengklaim, pemaparan visi dan program duet Jokowi-Ma’ruf lebih luwes dan kongkrit dalam acara itu. Sehingga banyak masyarakat di tingkat bawah merasakan betul, apa yang disampaikan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
“Pak Jokowi jelas sekali menebar semangat optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan, programnya membumi. Sehingga masyarakat sadar, jika itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya yakin setelah debat pertama ini, ada peningkatan dukungan suara untuk Pak Jokowi,” ucap Julia di kantor DPD Perindo, Ciputat, Jumat (18/1/2019).
Debat Capres pertama berlangsung pada Kamis 17 Januari 2019 kemarin malam, temanya adalah Hukum, Hak Asasi Manusia, Korupsi, dan Terorisme. Baik pasangan 01 dan 02, mengemukakan visi-misi dan saling bertanya, lalu saling menjawab. Namun perbedaan sudut pandang kedua pasangan, menjadi poin tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikannya.
“Baik dalam paparan visi-misi maupun pertanyaan, pasangan Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf lebih berbasis pada data, lebih tajam,” tutur Julia.
Dikatakan dia, untuk menuju negara maju dan demokratis harus dimulai dengan komitmen penegakan hukum, dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama, seperti akses terhadap lahan, pendidikan, kesehatan, maupun akses permodalan.
“Semakin maju, semakin demokratis, dan modern sebuah negara maka penegakan hukumnya akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan hak politik, tetapi juga soal pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya,” jelasnya.
Ditambahkan Julia, pada debat Capres itu sempat disinggung kasus HAM masa lalu yang hingga kini belum tuntas. Ada beberapa kendala penyelesaian seperti kompleksitas hukum dan pembuktiannya. Namun Jokowi lagi-lagi mengungkapkan optimismenya ke publik, jika dia berkomitmen akan menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Tak hanya soal kasus HAM, beliau juga akan menertibkan tentang manajemen hukum dan budaya taat hukum, tanpa pandang bulu. Itu semua berjalan saat ini, bagaimana proses hukum kita tahu tak diintervensi, KPK, kepolisian, dan kejaksaan diperkuat perannya,” sambung Julia.
Sedangkan untuk pemaparan isu Korupsi, masih kata Julia, pasangan Jokowi-Ma’ruf lebih deskriptif dalam menjelaskan rencana membangun sistem budaya antikorupsi. Tercatat selama 4 tahun kepemimpinannya, Jokowi menghasilkan berbagai terobosan kebijakan antikorupsi.
“Selama ini, beliau sudah membentuk Tim Saber Pungli, ada juga Inpres Pencegahan Korupsi. Bahkan Pak Jokowi tegas menolak untuk mempermudah remisi bagi terpidana koruptor,” katanya lagi.
Disamping itu, dilanjutkan Julia, ketegasan Jokowi dalam memerangi korupsi ditunjukkan pula dengan mengeluarkan Perpres Pencegahan Korupsi, bonus bagi pelaporan korupsi yang diberi Rp200 juta, serta Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Beneficial Owner untuk mencegah pencucian uang dalam korporasi.
“Komitmennya, membangun sistem yang membuat tak ada peluang bagi pungli atau korupsi,” tutupnya.
Sementara dikonfirmasi terpisah, pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, memaparkan jika pasangan Jokowi-Ma’ruf menyodorkan gagasan baru terkait penanganan berbagai persoalan hukum yang terjadi. Misalnya gagasan tentang Pusat Legislasi.
“Pada segmen kedua, program kedua paslon terkait perbaikan sistem hukum terlihat berbeda. Jokowi menggagas sebuah badan bernama Pusat Legislasi Nasional agar tidak terjadi tumpang-tindih peraturan. Ini gagasan yang baru, karena selama Jokowi memerintah, lembaga itu belum ada,” ujar Said.(bli/mt01)
